1. Adanya permohonan izin peliputan dari media massa secara tertulis
2. Permohonan memuat: identitas pemohon, penanggung jawab peliputan, maksud dan tujuan peliputan, waktu peliputan, lokasi peliputan
3. Identitas wartawan/jurnalis yang akan meliput

1. Media massa menyampaikan   permohonan   izin peliputan kepada Dirjen Pemasyarakatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Permohonan peliputan secara tertulis harus diajukan paling lambat satu minggu sebelum melaksanakan peliputan
3. Media massa mendapatkan keputusan izin peliputan melalui Direktorat Infokom/Kepala Divisi Penasyarakatan

3 hari kerja

1. Pelayanan tidak dipungut biaya
2. Pelayanan kepastian  akses  peliputan  sesuai  dengan  izin  yang diberikan

Mendapatkan perlindungan fisik,psikis, seksual dan verbal.