Merupakan pokja pertama dalam 6 area perubahan pembaungan Zona Integritas yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten, pola pikir (mind set), mekanisme kerja dan budaya kerja ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi dalam membangun zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

Adapun indikator yang harus dipenuhi dalam Pokja Manajemen Perubahan yaitu:

A. Penyusunan Tim Kerja

Telah dilakukan pembentukam Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Rutan Kelas IIB Negara.

B. Rencana Pembangunan Zona Integritas

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas telah menyusun dokumen rencana Kerja dan target prioritas.

C. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Untuk mengetahui progres pembangunan zona integritas serta kesesuaian rencana kerja dengan aksi nyata pokja dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

D. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Dalam melakukan perubahan pola pikir dan Budaya Kerja, telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya:

• Pimpinan telah berperan sebagai role model, dengan menggunakan pakaian sesuai ketentuan, datang tepat waktu, mengisi jurnal harian serta menjadi pembina apel dan upacara, serta membuat arahan pimpinan yang dapat membangun integritas petugas
• Telah dibentuk agen perubahan
• Untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam melaksanakan tugas dan memberikan layanan telah dilakukan pelatihan budaya kerja
• Pemberian reward dan punishment kepada petugas untuk membangun integritas
• Mengikutsertakan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi, diantaranya, apel, coffee morning, Jumat sehat, serta kegiatan kerohanian

Pokja Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

A. Standar Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

Telah dibentuk SOP turunan eselon I, dan SOP Inovasi.

B. E-Office

Telah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam memberikan layanan.

C. Keterbukaan Informasi Publik

Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Rutan Kelas IIB Negara.

Target yang ingin dicapai melalui program ini yaitu:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM 
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
3. Meningkatnya disiplin SDM
4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM
5. Meningkatnya profesionalisme manajemen SDM

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

A. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Sudah membuat rencana  kebutuhan pegawai di satker dan telah membuat analisis Beban Kerja ( ABK) sesuai dengan peta jabatan.

B. Pola Mutasi Internal

Dalam pola mutasi internal kita telah dilaksanakan rencana mutasi atau rotasi, untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan bertujuan untuk penyegaran dalam pelaksanaan tugas.

C. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi

Telah  mengusulkan kepada kantor wilayah untuk pelaksanaan Diklat dengan menyusun Analisis kebutuhan Diklat.

D. Penetapan Kinerja Individu

Dalam hal ini pegawai Rutan Kelas IIB Negara telah menyusun SKP berdasarkan perjanjian Kinerja sesuai dengan peraturan terbaru dan melakukan pengukuran kinerja individu setiap bulannya dengan cara menilai pada aplikasi Simpeg.

E. Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai

Telah melaksanakan sosialisasi kode etik dan pemeriksaan atribut pegawai yang dilakukan oleh Satops Patnal secara berkala.

F. Sistem Informasi Kepegawaian

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun indikator yang harus dipenuhi yaitu:

A. Keterlibatan Pimpanan

Dalam hal ini 2 hal yang telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik yaitu:

1. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan (baik perencanaan terhadap rencana kerja tahunan, rencana realisasi kegiatan dan anggaran yakni RKAKL, dan perjanjian kinerja)
2. Keterlibatan pimpinan dalam pemantauan capaian kinerja yang disertai dengan laporan tindaklanjut

B. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Dalam hal ini, diantaranya yang telah diimplementasikan yakni:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan kinerja,
2. Tersedianya IKU yakni Indikator Kinerja Utama
3. Tersedianya LKIP dan Laporan Kinerja sebagai wujud pelaporan kinerja
4. Tersedianya SDM yang berusaha memahami akuntabilitas kinerja di setiap bidang kerja subseksi

Pokja Penguatan Pengawasan memiliki tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Unit Kerja instansi pemerintah.

Target yang menjadi tujuan pokja pengawasan yaitu:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah
5. Menurunya temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal dan ekternal

Indikator yang harus terpenuhi dalam pokja penguatan pengawasan yaitu:

A. Pengendalian Gratifikasi

1. Telah melaksanakan public campaign mengenai pengendalian gratifikasi melalui apel pagi, internalisasi pegawai, banner, sosmed maupun secara langsung pada WBP saat pengarahan atau bincang WBP
2. Melaksanakan implementasi pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit pengendalian gratifikasi, pemasangan cctv

B. Penerapan SPIP

1. Dalam penerapan SPIP kami telah membentuk tim SPIP
2. Melaksanakan penilaian resiko, pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

C. Pengaduan Masyarakat

1. Melaksanakan kebijakan pengaduan masrayakat dengan menunjuk petugas penanganan pengaduan
2. Menyediakan ruang dan kotak khusus pengaduan, sarana informasi berupa spanduk, banner serta pengelolaan pengaduan melalui website, Whatsapp, dan Instagram

D. Wisthle Blowing System

1. Melaksanakan internalisasi WBS saat apel pagi
2. Menyediakan lapiran hasil evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi dr itjen

E. Penanganan benturan kepentingan

1. Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
2. Melaksanakan internalisasi serta membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan

F. Pelaporan LHKASN dan LHKPN

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

 A. Standar pelayanan

Standar pelayanan dibentuk oleh tim standar pelayanan dimana tahun ini kita menambahkan 3 komponen baru yaitu Pemberian Air Bersih; Pemberian Makan WBP dan Bimbingan Pemasyarakatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan. Standar pelayanan telah dipampang pada setiap bidang layanan. Maklumat layanan diberikan inovasi dengan menggunakan bahasa bali.

B. Budaya Pelayanan Prima

C. Penilaian Kepuasan terhadap Standar Pelayanan